Baraktime.com|Paluta
Gabungan Kelompok Perjuangan Tani Sejahtera (GAKOPTAS)
mengadakan rapat koordinasi dengan Wahana LIngkungan Hidup (WALHI) Sumatera
Utara di Sekretariat Gakoptas Jalan Rimba Baru, Desa Ujung Gading Julu, Kecamatan
Simangambat, Kabupaten Padang Lawas Utara, Jum’at (21/12).
Rapat Koordinasi dihadiri langsung Direktur Walhi Sumatera
Utara, Rian, Ketua Gakoptas, Imam Syahraini Siregar, Tokoh Masyarakat, H. M.
Nur, Pengurus Gakoptas dan 500 anggota.
Rian selaku Direktur Walhi Sumatera Utara lebih menekankan
kekompakan para pengurus dan anggota dalam permasalahan sengketa tanah yang
telah lama bergulir. Sebab pada prinsipnya Walhi hanya sebagai pendamping dalam
membantu permasalahan yang dialami warga Gakoptas akibat lahannya di rampas oleh
perusahaan yang berada di register 40.
Menurutnya, lahan yang berada di register 40 adalah kawasan
hutan produksi yang sebelumnya telah di kelola warga dan kemudian dirampas oleh
oknum pengusaha. Seharusnya dalam konteks demikian peran negara hadir menyelesaikannya, padahal warga telah memiliki
banyak komitmen dari pemerintah terkait hal itu, seperti Menteri kehutanan
untuk menyelesaikan persoalan di register 40 dan memberikan hak kepada warga
untuk mengkelolanya.”Seharusnya negara memberikan hak pengelolaan kepada warga,
sebab sebelum oknum pengusaha mengambil lahan mereka, terlebih dahulu
masyarakat mengelolahnya” ujarnya.
Rian berharap dalam permasalahan sengketa lahan yang dialami
warga yang tergabung dalam Gakoptas negara harus hadir untuk menyelesaikannya.”Kementrian
kehutanan harus turun menyelesaikannya dan memberikan hak sepenuhnya
pengelolaan lahan kepada warga yang berhak” tegasnya.
Sementara Pandapotan Situmeang selaku warga korban
perampasan lahan mengatakan, lahan mereka yang dirampas oleh perusahaan harus
dikembalikan, sebab mereka telah bersusah payah untuk membuka lahan tersebut
sehingga menjadi perkebunan sawit.”Perusahaan harus bertanggung jawab, karena
pada tahun 1998 lahan kami di rampas oleh PT tanpa menyisakan lahan untuk warga
setempat” ujarnya.
Dapot berharap permasalahan mereka dapat diselesaikan oleh
negara, karena mereka akan tetap berjuang agar tanah mereka kembali.
Sedangkan H. M. Nur selaku tokoh masyarakat didampingi
Tugirin usai kegiatan mengatakan, agar permasalahan sengketa lahan dapat
selesai khususnya di masa pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. “Kami hanya
meminta hak kami yang direbut perusahaan dikembalikan dan hal itu tidak
berlebihan serta berharap Walhi dapat
mendampingi mereka agar masalah ii cepat tuntas” ujarnya.
Pada kesempatan itu Tugirin menambahkan, kedatangannya ke
Desa Ujung Gading Julu pada tahun 1996 untuk megadu nasib dengan membuka lahan
di register 40. Namun setelah lahan sudah ditanami, sekitar bulan Februari 2000
Perusahaan besar merampas lahan mereka.”Kami berharap tanah kami dalam kembali
lagi” harapnya.
di akhir kegiatan dirangkai dengan pengukuhan kepengurusan
Gakoptas yang terdiri dari Imam Syahraini Siregar (Ketua), Pandapotan Situmeang
(Wakil Ketua), Gindo Dasopang (Sekretaris), Suparman (Wakil Sekretaris), Junedi
(Bendahara). serta diangkat juga ketua-ketua kelompok untuk masing-masing
wilayah yaitu Poniman (cikampak), Rohim Rambe (Cikampak), Suparman (N-8), Suparman (Aek Torop), Mario (S-6), Toha
(Gunung Selamat)
Kemudian tunjuk pengawas Gakoptas yaitu Imran Husaini
Siregar (Ketua) Nasruddin Dasopang dan H. M. Nur sebagai anggota.
Acara berlangsung tertib dan lancar dihadiri 500 anggota
yang begitu antusias dalam mendengarkan arahan dari beberapa nara sumber.(red)
Posting Komentar
0Komentar