Setor Rp1 Triliun Cuma Dibalas 1 KM Jalan! Bupati Siak Afni Zulkifli Tembak Kebijakan Pusat: "This is Not Fair!"

 

BARAKTIME.COM|SIAK — Nada bicara meninggi dan kritik tanpa tedeng aling-aling datang dari Bupati Siak, Afni Zulkifli. Di hadapan para anggota DPR RI, pemimpin perempuan asal Provinsi Riau ini membongkar borok ketidakadilan pembagian kuota anggaran antara pemerintah pusat dan daerah penghasil.

Afni secara blak-blakan menyoroti betapa timpangnya timbal balik yang diterima daerahnya, padahal Kabupaten Siak berkontribusi masif terhadap pundi-pundi kas negara.

"Daerah kami tahun lalu setor Rp1 triliun ke pemerintah pusat, tapi balasannya jalan nasional hanya 1 kilometer. This is not fair, Pak!" tegas Afni dengan nada bergetar menahan geram, seperti dikutip dari rekaman rapat di Senayan yang viral di media sosial.

 

Daerah Kaya Sumber Daya, Tapi Diperas Sampai Miskin

Kekesalan Afni bukan tanpa alasan kuat. Kabupaten Siak dan wilayah Riau secara umum dikenal sebagai lumbung komoditas besar nasional, mulai dari sektor minyak bumi (migas) hingga perkebunan kelapa sawit. Namun, skema Dana Bagi Hasil (DBH) saat ini dinilai tidak berpihak kepada daerah yang mengeksploitasi alamnya demi kepentingan nasional.

Ia mempertanyakan logika kebijakan fiskal Jakarta yang seolah membuat daerah penyumbang justru kesulitan berkembang. Menurutnya, sangat aneh ketika suatu wilayah yang kaya akan sumber daya alam justru dipaksa menghadapi ruang fiskal yang sempit dan serba terbatas.

"Masa daerah semakin kaya sumber daya alamnya, dia dibikin semakin miskin gitu. Yang kita butuhkan sekarang adalah transparansi, keadilan, dan kepastian dari pusat," lanjut politisi perempuan tersebut.

 

Gelombang Desakan Otonomi dan Keadilan

Pernyataan keras Afni Zulkifli ini langsung memicu gelombang diskusi panas di ruang publik digital. Banyak warganet dan tokoh daerah menilai kritik ini sebagai puncak gunung es dari rasa frustrasi daerah terhadap dominasi pengelolaan keuangan oleh Jakarta.

Publik kini mendesak adanya reformasi total terhadap UU Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (HKPD). Jika pusat terus-menerus menutup mata terhadap ketimpangan ini, kekhawatiran akan mendinginnya hubungan emosional antara daerah penghasil dan Jakarta diprediksi bisa semakin meruncing. Suara lantang dari Siak kini menjadi sinyal kuat bahwa daerah tidak ingin lagi sekadar menjadi penonton di atas kekayaan alamnya sendiri. (red)