Polemik Pemilihan BPKamp Haloban Memanas, Dugaan Permainan DPT dan Nepotisme Kian Terbuka

 

Baraktime.com | Aceh Singkil – Polemik pemilihan anggota Badan Permusyawaratan Kampung (BPKamp) Desa Haloban, Kecamatan Pulau Banyak Barat, terus memanas. Isu ini mencuat setelah adanya dugaan permainan Daftar Pemilih Tetap (DPT) dan ketidaktransparanan tahapan verifikasi calon.

Sebelumnya, dalam pemberitaan berjudul “Calon BPKamp Mundur Usai Lolos Verifikasi: Dugaan Permainan DPT di Haloban PBB Mulai Terbongkar”, salah satu calon anggota BPKamp, An Arifman, mengaku memilih mundur. Ia merasa proses pemilihan sarat kepentingan dan tidak berjalan secara adil.

Menindaklanjuti polemik tersebut, Camat Pulau Banyak Barat, Mawardi, S.Pd., saat dikonfirmasi awak media menyampaikan bahwa pelaksanaan pemilihan anggota BPKamp Desa Haloban tetap dijadwalkan berlangsung pada Jumat (22/05/2026).

“Nanti coba saya tanyakan langsung terkait persoalan ini kepada panitia pemilihan BPKamp Desa Haloban,” ujar Camat singkat saat dimintai tanggapan mengenai tudingan dugaan permainan DPT dan polemik verifikasi calon pada Rabu (20/05/2026).

Namun, di tengah persiapan pelaksanaan pemilihan tersebut, sorotan masyarakat justru semakin tajam. Seorang warga setempat yang meminta identitasnya dirahasiakan mengungkapkan adanya dugaan keterlibatan Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam DPT yang dinilai berpotensi menimbulkan konflik kepentingan.

“Selain dua orang anggota sekretariat kecamatan, ada pula dua orang lagi PNS guru SMP yang masuk dalam DPT. Sementara di antara calon BPKamp itu ada yang masih adiknya dan ada juga pak uncu-nya,” ungkap warga tersebut saat dikonfirmasi awak media, Kamis (21/05/2026).

Ia menilai kondisi itu berpotensi mencederai netralitas dalam proses demokrasi kampung dan memicu ketidakpercayaan masyarakat terhadap panitia pelaksana.

“Kami berharap panitia mau meminta maaf dan memperbaiki kembali daftar DPT itu. Seluruh ASN maupun PPPK seharusnya jangan diikutsertakan dalam memberikan hak suara. Panitia juga harus benar-benar mengikuti aturan yang berlaku,” tegasnya.

Warga juga meminta agar proses pemilihan dilakukan secara terbuka dengan melibatkan seluruh unsur masyarakat desa tanpa ada keberpihakan kepada kelompok tertentu.

“Artinya seluruh unsur masyarakat yang memang berhak harus dilibatkan secara adil, jangan ada kesan hanya kelompok tertentu saja yang diakomodir,” tambahnya.

Polemik ini kini menjadi perhatian masyarakat luas karena dinilai menyangkut marwah demokrasi tingkat kampung. Sejumlah pihak mendesak Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil untuk tidak tinggal diam dan segera turun tangan memastikan pelaksanaan pemilihan BPKamp Desa Haloban berjalan sesuai aturan, transparan, serta bebas dari dugaan kolusi maupun nepotisme.

Hingga berita ini diterbitkan, awak media masih terus berupaya menghubungi pihak panitia pemilihan BPKamp Desa Haloban guna mendapatkan klarifikasi resmi terkait tudingan yang berkembang di tengah masyarakat. (MP)