Suami Perangkat Desa Diduga Nikmati Bansos Rakyat Miskin, Kok Bisa?

Media Barak Time.com
By -
0




Baraktime.com|Labusel. 

Dugaan adanya penerima Bantuan Sosial (Bansos)  dari kalangan keluarga aparatur desa di Desa Tanjung Mulia, Kecamatan Kampung Rakyat, menimbulkan sorotan tajam dari masyarakat. Informasi yang beredar menyebutkan, suami salah satu aparatur Desa diduga tercatat sebagai penerima bansos dari pemerintah pusat.


Hal ini menimbulkan tanda tanya besar di tengah warga, sebab masih banyak masyarakat lain yang dinilai jauh lebih layak namun tidak tersentuh bantuan serupa. Dugaan ini juga mencuat di media sosial dan menjadi perbincangan hangat warga setempat.


Ketika dikonfirmasi pada Rabu (5/11/2025), Sekretaris Desa Tanjung Mulia berinisial SS mengaku belum mengetahui informasi tersebut. Ia menegaskan akan segera melakukan pengecekan dan perbaikan data apabila benar ditemukan adanya kesalahan.


"Kami akan cek kebenarannya dulu. Kalau memang benar ada data yang tidak sesuai, tentu akan diperbaiki,” ujarnya singkat.


Sementara itu, Camat Kampung Rakyat, Ali Hamsar, menegaskan bahwa penyaluran bansos harus benar-benar tepat sasaran dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.


"Yang berhak menerima bantuan adalah warga dengan kondisi ekonomi sesuai kriteria yang diatur dalam peraturan. Tidak boleh ada penyimpangan,” tegasnya.

Ia juga menyebut akan berkoordinasi dengan pemerintah desa untuk menelusuri kebenaran informasi tersebut dan memastikan tidak ada penyalahgunaan data penerima.


Sebagaimana diketahui, Peraturan Menteri Sosial dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa telah mengatur hak, kewajiban, serta larangan bagi perangkat desa. Salah satu poin pentingnya adalah larangan memanfaatkan jabatan untuk kepentingan pribadi atau keluarga, termasuk dalam hal penerimaan bantuan pemerintah.


Masyarakat berharap aparat berwenang segera menindaklanjuti dugaan ini dan melakukan evaluasi menyeluruh terhadap data penerima bansos di Desa Tanjung Mulia. Transparansi dan keadilan dalam penyaluran bantuan menjadi tuntutan publik agar tidak terjadi ketimpangan sosial di tengah masyarakat.


"Jangan sampai bantuan untuk warga miskin justru dinikmati oleh mereka yang berkecukupan atau punya hubungan dengan perangkat desa,” ujar salah seorang warga yang enggan disebutkan namanya.


Kasus ini menjadi pengingat bahwa pengawasan dan pendataan bansos perlu dilakukan secara ketat, agar tujuan utama program — membantu warga yang benar-benar membutuhkan — tidak menyimpang dari jalurnya. (Tim/007)

Posting Komentar

0Komentar

Posting Komentar (0)