Menjelang delapan dekade usia kemerdekaannya, Indonesia
masih bergulat dengan paradoks paling menyakitkan dalam sejarah republik ini:
negeri yang kaya sumber daya alam, tapi tetap miskin menurut klasifikasi Bank
Dunia, dan terus menumpuk utang untuk menambal anggaran negara. Di atas tanah
yang penuh tambang emas, batu bara, nikel, dan minyak bumi, mayoritas rakyat
masih hidup dalam ketimpangan dan ketidakpastian masa depan.
sebagai negara berpendapatan menengah ke bawah (lower middle
income country), dengan pendapatan per kapita tahun 2024 sebesar USD 4.580.
Padahal, ambang batas negara berpendapatan menengah atas adalah USD 4.516.
Artinya, Indonesia hanya sedikit di atas garis batas kemiskinan global versi
lembaga internasional. Ironisnya, sumber daya alam negeri ini—dari Freeport
hingga Morowali—telah menghasilkan ribuan triliun rupiah setiap tahunnya.
Laporan Jaringan Advokasi Tambang (Jatam) mencatat lebih
dari 8.500 izin tambang aktif tersebar di seluruh Indonesia. Luas wilayah yang
dikapling oleh korporasi tambang mencapai lebih dari 5,2 juta hektare, setara
dengan dua kali luas Provinsi Jawa Barat. Namun, kontribusi sektor pertambangan
terhadap penerimaan negara tidak pernah sebanding dengan kerusakan ekologis dan
penderitaan sosial yang ditimbulkannya.
Penerimaan negara dari sektor pertambangan, menurut data
Kementerian Keuangan, memang meningkat pasca-boom harga komoditas global. Pada
2022, Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sektor minerba menyumbang Rp 159
triliun. Tapi angka itu sangat kecil dibanding nilai ekspor nikel, batu bara,
dan emas yang mencapai lebih dari Rp 1.800 triliun. Artinya, lebih dari 90%
nilai ekonomi sumber daya alam justru dinikmati oleh swasta dan investor asing.
Ironi ini semakin kentara jika melihat dampaknya terhadap
masyarakat lokal. Ribuan warga di sekitar tambang hidup tanpa akses air bersih,
rusaknya lahan pertanian, bahkan kehilangan ruang hidup. Jatam mencatat lebih
dari 40 anak-anak meninggal di lubang bekas tambang di Kalimantan Timur dalam
satu dekade terakhir. Tidak ada restorasi ekologis yang serius, tidak ada
keadilan distributif.
Alih-alih menyejahterakan rakyat, negara justru semakin
bergantung pada utang. Data Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan
Risiko Kementerian Keuangan menunjukkan utang pemerintah per Mei 2025 telah
menembus Rp 8.200 triliun. Rasio utang terhadap PDB mencapai 39,5%, nyaris
mendekati batas psikologis 40% yang diatur dalam UU Keuangan Negara.
Pertanyaan paling mendasar adalah: ke mana larinya kekayaan
sumber daya alam kita? Mengapa negara harus berutang padahal emas, batu bara,
dan nikel terus dikuras habis? Jawabannya terletak pada struktur ekonomi
ekstraktif yang diwarisi sejak era kolonial, dan dilanggengkan oleh model
pembangunan neoliberal yang mengorbankan lingkungan demi pertumbuhan ekonomi
semu.
Pemerintah berdalih bahwa hilirisasi tambang menjadi solusi.
Namun, fakta di lapangan menunjukkan bahwa industrialisasi nikel di Morowali
dan Weda Bay lebih menguntungkan investor Cina ketimbang rakyat Indonesia. Dari
20 smelter besar, mayoritas dimiliki oleh perusahaan asing. Transfer teknologi
minim, tenaga kerja lokal hanya dijadikan buruh kasar dengan upah rendah.
Ketimpangan ini semakin diperparah oleh regulasi yang
permisif. UU Minerba hasil revisi 2020 memberikan kemudahan luar biasa bagi
korporasi tambang: perpanjangan izin otomatis, relaksasi reklamasi
pascatambang, bahkan pembiaran terhadap eksploitasi di kawasan hutan lindung.
Hukum kehilangan fungsi korektifnya, berubah menjadi alat legalisasi perampasan
sumber daya.
Situasi ini menunjukkan kegagalan negara dalam menjalankan
mandat konstitusi Pasal 33 UUD 1945 yang mengamanatkan penguasaan sumber daya
oleh negara untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Kenyataannya, kekayaan
itu justru dijadikan komoditas politik dan objek rente oleh elite ekonomi dan
birokrasi.
Di tengah situasi ini, pembangunan hanya menjadi jargon.
Pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN), misalnya, dibiayai dengan skema utang dan
menjanjikan return yang justru belum teruji. Negara berutang untuk membangun
kota baru, sementara ribuan desa tertinggal belum memiliki infrastruktur dasar.
Ini bukan pembangunan, tapi ilusi pertumbuhan.
Pemerintah juga tidak mampu memutus rantai ketergantungan
fiskal terhadap utang luar negeri. Setiap tahun, lebih dari Rp 400 triliun APBN
digunakan hanya untuk membayar bunga utang. Dengan demikian, generasi mendatang
dipaksa menanggung beban dari kekayaan yang tak pernah mereka nikmati.
Menjelang usia 80 tahun kemerdekaan, bangsa ini perlu
melakukan refleksi besar: apakah kita benar-benar merdeka secara ekonomi? Atau
justru semakin terjajah dalam bentuk yang lebih modern dan terselubung? Negara
harus berhenti menjadikan rakyat sebagai objek eksploitasi, dan mulai membangun
sistem ekonomi yang berkeadilan ekologis dan sosial.
Reformasi struktural harus dimulai dari hulu: pembatalan
izin tambang korup, nasionalisasi aset strategis, pemberdayaan ekonomi rakyat
di sekitar tambang, hingga penguatan kontrol negara terhadap ekspor SDA.
Indonesia tidak butuh pertumbuhan ekonomi semu, tapi pemerataan hasil kekayaan
alam untuk rakyat dari Sabang sampai Merauke.
Sebab, jika tidak ada keberanian politik untuk mengubah arah
pembangunan, maka pada usia 100 tahun kemerdekaan nanti, kita mungkin sudah
kehilangan semua sumber daya, tapi masih tetap miskin, tetap berutang, dan
tetap dijajah dalam wujud baru: kolonialisme ekonomi.
Demikian
Penulis Adv. M. Taufik Umar Dani Harahap, SH, Praktisi
Hukum,Aktivis Musyawarah Rakyat Banyak dan Wakil Sekretaris Bidang Hukum Dan
HAM MW KAHMI Sumut.
______________
Daftar Pustaka
World Bank. (2024). Indonesia Country Profile and Economic
Update.
Kementerian Keuangan RI. (2025). Statistik Utang Pemerintah
Pusat.
Jaringan Advokasi Tambang (Jatam). (2024). Peta Krisis
Tambang dan Konflik SDA di Indonesia.
Badan Pusat Statistik (BPS). (2025). Statistik Ekonomi Makro
dan Lingkungan Hidup.
Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan UU
Minerba
Posting Komentar
0Komentar