Kami keluarga PNS seolah-olah terjebak di tengah, tidak termasuk
ke dalam golongan yang berhak dibantu, tapi juga tidak memiliki kapasitas
ekonomi yang kuat. Pendidikan tinggi yang seharusnya menjadi jalan meningkatkan
kualitas hidup, justru menjadi beban yang memperdalam kesulitan ekonomi.
Anak-anak dari keluarga PNS tidak meminta perlakuan istimewa, kami hanya
menginginkan sistem yang lebih mampu melihat kenyataan di balik angka-angka
administratif.
Penentuan nilai UKT seharusnya tidak hanya berdasarkan pekerjaan
orangtua, tapi juga mempertimbangkan penghasilan bersih, jumlah tanggungan dan
kondisi geografis. PNS di daerah terpencil dengan tunjangan terbatas tentu
tidak bisa disamakan dengan PNS kota besar yang bahkan TPP-nya melebihi Ditjen
Pajak.
Persoalan UKT ini belum berhenti pada angka yang harus di
bayarkan setiap semester. Ada berlapis masalah lain yang sering kali luput dari
perhatian. Seperti kami yang tinggal di pulau ini misalnya, perjuangan
menyekolahkan anak ke perguruan tinggi tidak hanya soal biaya pendidikan, tapi
juga biaya hidup di perantauan. Banyak PNS ditempatkan jauh dari pusat kota
atau bahkan antar pulau. Ketika anak diterima di perguruan tinggi yang umumnya
berada di kota besar, maka muncul permasalahan baru yang lebih berat: Tempat
tinggal sementara yang menjadi kebutuhan wajib. Biaya ini kadang melebihi UKT
itu sendiri. Di sinilah beban itu terasa berlipat.
Demikian.
Kalau ada yang salah, silakan dikoreksi, atau ada pembaruan
informasi yang belum saya ketahui, silakan ditambahkan.
Pulau Sabang, Aceh, 8 April 2026,
Ismi Marnizar,
Ibu Rumah Tangga, Istri seorang PNS Daerah.
Di kutip dari akun FB Ismi Mamizar
Posting Komentar
0Komentar