Baraktime.com|Aceh Singkil
Semangat ketahanan pangan di Kabupaten Aceh Singkil kian membara, ditandai dengan suksesnya acara Tanam Perdana Jagung Hibrida di Desa Pertampakan, seluas 4,H. di Kecamatan Gunung Meriah Aceh Singkil. Kegiatan strategis ini bukan sekadar seremoni tanam biasa, melainkan tonggak penting bagi program ketahanan pangan daerah yang kini mengandalkan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) sebagai lokomotif penggerak utama.
Acara yang berlangsung semarak ini dihadiri langsung oleh Wakil Bupati Aceh Singkil, H. Hamzah Sulaiman SH., bersama rombongan, perwakilan Dinas Pertanian, puluhan penyuluh pertanian, Camat Gunung Meriah Ilvi Rahmi, S.STP., seluruh kepala desa se-Kecamatan Gunung Meriah, unsur Forum Koordinasi Pimpinan Kecamatan (Forkopimcam), masyarakat petani setempat, dan para tamu undangan lainnya. Kehadiran berbagai elemen penting ini menunjukkan komitmen kolektif untuk mewujudkan kedaulatan pangan di Bumi Syekh Abdurrauf As-Singkili.
Apresiasi dan Tantangan Baru BUMDes
Dalam sambutannya, Kepala Desa Pertampakan Salman, menyampaikan rasa terima kasih dan apresiasi setinggi-tingginya kepada Wakil Bupati dan seluruh hadirin atas dukungan dalam acara tanam perdana ini. Semangat kebersamaan ini diharapkan menjadi modal kuat untuk menyukseskan program ketahanan pangan.
Sementara itu, Camat Gunung Meriah, Ilvi Rahmi, S.STP., MM., dalam laporannya mengungkapkan bahwa program ketahanan pangan di wilayahnya telah melalui serangkaian rapat koordinasi intensif. “Untuk tahun anggaran 2025 ini, ada perubahan signifikan dalam peraturan pelaksanaan kegiatan ketahanan pangan, di mana semua harus melalui BUMDes,” jelas Camat Ilvi.
Ia memaparkan, saat ini ada empat desa yang persiapannya sudah matang dan terealisasi penuh, yaitu Desa Pertampakan, Gunung Lagan, Sebatang (fokus peternakan ayam), dan Blok 6. Selain itu, beberapa desa lain sedang dalam tahap persiapan. Camat Ilvi juga menyoroti kendala utama yang dihadapi, yakni status BUMDes yang wajib berbadan hukum agar dapat membuka rekening bank. “Dari data kami, saat ini baru empat BUMDes yang sudah berbadan hukum. Ada 11 desa lain yang masih dalam proses perbaikan atau menunggu hasil verifikasi. Kami terus meminta pendamping desa untuk mengawal proses ini,” imbuhnya.
Sinergi Penyuluh dan Kolaborasi Menyeluruh
Perwakilan Kepala Dinas Pertanian, Iman, menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah desa dan jajaran Dinas Pertanian di lapangan. “Kami memohon dukungan dari Bapak Wakil Bupati dan Ibu Camat agar program ketahanan pangan ini dapat berjalan dengan baik melalui koordinasi erat dengan para penyuluh kami, baik di bidang pertanian maupun peternakan,” ujarnya. Nirwana juga berharap desa-desa yang memiliki pendamping dapat berkolaborasi aktif dengan penyuluh pertanian dan peternakan untuk komoditas padi, jagung, cabai, dan peternakan.
Sementara, Wakil Bupati Aceh Singkil, H. Hamzah Sulaiman SH., dalam pidatonya yang penuh semangat, menegaskan komitmen pemerintah daerah terhadap ketahanan pangan. Beliau mengapresiasi Kepala Desa Pertambakan yang dinilai sangat perhatian terhadap masyarakat.
Menyoroti isu BUMDes, Wakil Bupati Hamzah memberikan penekanan khusus. “Saya berharap semua BUMDes harus sehat! Sekali lagi saya katakan, BUMDes harus sehat. Jika tidak sehat, tidak boleh berjalan,” tegasnya. Beliau menjelaskan bahwa BUMDes yang tidak sehat akan menemui kendala regulasi, terutama terkait persyaratan berbadan hukum.
Wakil Bupati juga menuturkan bahwa banyak Camat dan Kepala Desa dari Singkil dan Kuala Baru yang mendatanginya dengan keluhan serupa. “Saya sampaikan kepada mereka, segera sehatkan BUMDes-nya. Ini adalah perintah regulasi, bukan sekadar niat baik. Niat baik harus disesuaikan dengan aturan yang ada,” lanjut H. Hamzah Sulaiman.
Selain itu, Wakil Bupati juga menyinggung potensi peternakan ayam petelur yang sangat bagus di wilayah tersebut. Namun, ia mengingatkan bahwa hal itu memerlukan perencanaan matang, mulai dari lokasi yang jauh dari pemukiman, rutinitas penyuntikan dari Dinas Peternakan, hingga manajemen pakan yang terpadu.
Dengan arahan yang jelas dan komitmen kuat dari pemerintah daerah, program ketahanan pangan di Aceh Singkil diharapkan dapat berjalan lebih terstruktur dan berkelanjutan, menjadikan BUMDes sebagai garda terdepan dalam mewujudkan kemandirian pangan masyarakat. (MP)
Posting Komentar
0Komentar