Sawit Aceh Singkil Anjlok 36%, Pemkab Dinilai Abaikan Rakyat

 

 

Baraktime.com|Aceh Singkil  – Krisis ekonomi nyata tengah melanda ribuan petani kelapa sawit swadaya di Kabupaten Aceh Singkil. Harga Tandan Buah Segar (TBS) di tingkat pengepul lokal tercatat anjlok drastis hingga lebih dari 36 persen dalam waktu singkat, merosot dari posisi Rp2.700 per kilogram menjadi hanya Rp1.980 per kilogram. Kondisi pahit ini memicu kecaman keras dari pengamat dan pemerhati daerah, yang menilai pemerintah daerah justru pasif dan tidak berpihak pada rakyat kecil.

Pemerhati daerah, Budi Harjo, mengecam keras sikap Bupati Aceh Singkil, H. Safriadi, SH—yang akrab disapa Oyon—serta jajaran Pemerintah Aceh. Menurutnya, seluruh janji dan retorika besar yang selama ini digembar-gemborkan di hadapan publik dan media hanyalah bualan politik tanpa tindakan nyata.

Budi menegaskan, pemerintah daerah telah kehilangan wibawa dan ketegasan di hadapan korporasi perkebunan. Akibatnya, ketika pemerintah daerah di provinsi lain mampu melakukan terobosan melindungi nilai jual petani, para pekebun mandiri di Aceh Singkil justru dibiarkan berjuang sendirian menghadapi tekanan harga yang mencekik leher.

Selama menjabat, Bupati H. Safriadi (Oyon) kerap melontarkan narasi serupa di setiap forum resmi maupun media massa. Ia selalu menekankan posisi strategis komoditas ini bagi daerah:

"Sekitar 70 hingga 80 persen perekonomian masyarakat Aceh Singkil menggantungkan hidup sepenuhnya pada sektor perkebunan kelapa sawit. Sawit adalah urat nadi ekonomi daerah, dan kami berkomitmen memastikan Pabrik Kelapa Sawit (PKS) mematuhi aturan harga agar tidak merugikan pekebun lokal." Tutur budi dalam reale perssnya kepada awak media ini Kamis (28/05/2026).

Namun, fakta di lapangan berbicara sebaliknya. Komitmen tersebut terbukti hanya sekadar kalimat manis. Penurunan tajam hingga menyentuh angka di bawah Rp2.000 per kilogram di tingkat pengepul menjadi bukti nyata bahwa skema penetapan harga di papan perusahaan berjalan sepihak dan sangat merugikan petani.

"Di mana taji dan ketegasan Pak Oyon untuk mengintervensi perusahaan? Mengapa pemerintah seolah buta dan tuli saat harga di tingkat rakyat hancur lebur tanpa ada pembelaan sedikit pun?" tegas Budi Harjo.

Kontras Tajam: Singkil Pasif, Daerah Lain Agresif

Situasi di Aceh Singkil sangat kontras jika dibandingkan dengan daerah penghasil sawit besar lainnya di Indonesia, seperti Riau, Jambi, hingga Kalimantan. Di provinsi-provinsi tersebut, pemerintah daerah tidak tinggal diam. Melalui pengawasan ketat dan intervensi langsung bersama Satgas Pangan, pemerintah setempat memaksa korporasi untuk menjaga stabilitas harga beli.

Hasilnya, meskipun petani di sana juga harus melewati jalur pengepul, harga yang diterima petani mandiri di luar Aceh masih bertahan kokoh di kisaran Rp2.500 hingga Rp2.800 per kilogram.

Sebaliknya, di bawah kepemimpinan Oyon, nasib petani Singkil tergantung sepenuhnya pada kebijakan sepihak pabrik. Akibat ketiadaan tekanan dari pemerintah, pengepul lokal memaksa harga jatuh hingga ke angka Rp1.980 per kilogram.

"Sangat miris melihat fakta ini. Petani di luar Aceh dilindungi kerja nyata pemerintahnya, sementara di sini, rakyat dibiarkan diperas. Oyon dan Pemprov Aceh hanya suka omongan besar, tapi nol aksi," kritik Budi.

Nihil Intervensi di Tengah Beban Ganda

Berdasarkan pantauan Budi Harjo, hingga berita ini diturunkan, belum ada satu pun langkah taktis yang diambil Pemkab Aceh Singkil untuk menekan korporasi. Beberapa fakta krusial yang ditemukan di lapangan antara lain:

✅ Tidak Ada Pemanggilan Resmi: Pemerintah daerah sama sekali tidak berinisiatif memanggil pimpinan PKS untuk mengevaluasi alasan penurunan harga sepihak sebesar 36 persen yang meremukkan ekonomi warga.

✅ Pengawasan Nihil: Berbeda dengan daerah lain yang menurunkan tim ke lapangan untuk memantau transaksi, Pemkab Aceh Singkil membiarkan tata niaga berjalan liar tanpa kendali.

Temukan lebih banyak

Politik

Olahraga

✅ Beban Biaya Melambung: Ironisnya, kejatuhan harga ini terjadi bersamaan dengan lonjakan biaya produksi. Harga pupuk kimia non-subsidi (seperti Urea Nitrea) kini tembus Rp550.000 per karung 50 kg, sementara harga obat-obatan pertanian juga melambung tinggi. Petani menanggung kerugian ganda: pendapatan anjlok, biaya produksi melonjak.

Tuntutan Tegas Kepada Bupati

Merespons situasi darurat ini, Budi Harjo selaku pemerhati daerah menyampaikan empat tuntutan tegas kepada Bupati H. Safriadi:

1. Hentikan Pencitraan: Berhenti membuat narasi manis di ruang publik. Fokuskan energi dan wewenang pada kebijakan nyata yang menstabilkan harga sawit.

2. Panggil Korporasi: Segera lakukan pemanggilan resmi terhadap seluruh manajemen PKS di Aceh Singkil untuk meninjau ulang standar harga beli yang saat ini merugikan petani.

3. Turunkan Satgas Pangan: Mendesak pemerintah daerah menurunkan Satgas Pangan guna mengaudit transparansi indeks harga dan sistem timbangan di pabrik, agar bebas dari praktik pemotongan sepihak.

4. Bersuara ke Pusat: Pemerintah Aceh dan Pemkab Singkil harus berani menyuarakan aspriasi petani ke pemerintah pusat, jangan hanya diam dan menjadi penonton.

Budi menegaskan akan terus mengawal isu ini secara ketat dan objektif. Ia mengingatkan, kelapa sawit adalah urat nadi, dan jika pemerintah tidak segera bertindak, maka perekonomian ribuan keluarga di Aceh Singkil terancam lumpuh.

"Jangan biarkan urat nadi ekonomi Aceh Singkil mati hanya karena bupatinya pandai berteori tapi tak punya nyali untuk berjuang bagi rakyatnya," pungkas Budi Harjo. (Mnk)