Dugaan Permainan DPT dan Nepotisme Pemilihan BPKamp Haloban Kian Disorot, Begini Penyampaian Kadis DPMK Aceh Singkil

 

Baraktime.com|Aceh Singkil – Polemik pemilihan anggota BPKamp Desa Haloban, Kecamatan Pulau Banyak Barat, Kabupaten Aceh Singkil, terus bergulir dan kini memasuki babak baru. Setelah sebelumnya mencuat dugaan permainan Daftar Pemilih Tetap (DPT), lolosnya calon anggota BPKamp yang disebut telah mengundurkan diri, hingga indikasi nepotisme dalam tahapan verifikasi, publik kini menanti sikap tegas dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung (DPMK) Aceh Singkil.

Sorotan tajam tersebut muncul sebagai tindak lanjut dari dua pemberitaan sebelumnya berjudul “Calon BPKamp Mundur Usai Lolos Verifikasi: Dugaan Permainan DPT di Haloban PBB Mulai Terbongkar” dan “Polemik Pemilihan BPKamp Haloban Memanas, Dugaan Permainan DPT dan Nepotisme Kian Terbuka”.

Sejumlah masyarakat menilai polemik ini tidak lagi bisa dianggap persoalan biasa, sebab menyangkut integritas demokrasi kampung serta kepercayaan publik terhadap proses pemilihan lembaga representatif masyarakat desa.

Dalam upaya melakukan konfirmasi lanjutan dan meminta klarifikasi resmi pemerintah daerah, awak media menghubungi Kepala Dinas DPMK Aceh Singkil, Riky Yodiska, melalui sambungan WhatsApp terkait berbagai dugaan yang berkembang di tengah masyarakat.

Menanggapi hal tersebut, Riky Yodiska menyampaikan bahwa pihaknya telah melakukan koordinasi dengan Kecamatan Pulau Banyak Barat serta Panitia Pemilihan BPKamp Haloban terkait persoalan data pemilih melalui keterwakilan wilayah yang terdiri dari 10 unsur.

“Kita sudah konfirmasi dengan pihak Kecamatan Pulau Banyak Barat dan Panitia Pemilihan BPKamp Haloban terkait permasalahan data pemilih anggota BPKamp melalui keterwakilan wilayah yang terdiri dari 10 unsur. Berdasarkan laporan panitia yang kita terima, data pemilih keterwakilan dusun tersebut diperoleh panitia dari masing-masing kepala dusun sesuai permintaan panitia pemilihan anggota BPKamp Haloban secara tertulis. Berdasarkan data itulah panitia menetapkan data pemilih anggota BPKamp,” ujarnya, Kamis (21/05/2026).

Meski demikian, Riky menegaskan pihak DPMK telah memberikan masukan kepada pihak kecamatan maupun panitia agar data pemilih yang diperoleh dari kepala dusun tidak langsung dijadikan dasar final tanpa adanya keterbukaan kepada masyarakat.

 “Karena itu kami sudah memberikan masukan kepada pihak kecamatan dan panitia pemilihan BPKamp Haloban agar data pemilih yang diperoleh dari kepala dusun dilakukan uji publik dan dimusyawarahkan bersama tokoh masyarakat serta para bakal calon anggota BPKamp, sehingga diperoleh data kesepakatan bersama yang akurat dan valid terkait 10 unsur keterwakilan wilayah,” jelasnya.

Lebih lanjut, ia juga mengungkapkan bahwa pihak Kecamatan Pulau Banyak Barat telah memfasilitasi mediasi dan musyawarah guna meredam polemik yang berkembang.

“Kemudian informasi yang kami terima hari ini, pihak kecamatan sudah melakukan mediasi dan musyawarah di Kecamatan Pulau Banyak Barat dengan menghadirkan panitia, pemerintah desa, pihak calon, dan pihak kecamatan untuk duduk bersama menyelesaikan persoalan pemilihan anggota BPKamp Haloban,” tambahnya.

Riky juga menegaskan bahwa pihak DPMK saat ini masih menunggu hasil resmi dari musyawarah yang sedang berlangsung di tingkat kecamatan.

“Selanjutnya, kami masih menunggu hasil keputusan musyawarah yang dilaksanakan oleh pihak Kecamatan Pulau Banyak Barat,” imbuhnya.

Pernyataan tersebut kini menjadi perhatian publik, terutama masyarakat Desa Haloban yang berharap polemik pemilihan BPKamp dapat diselesaikan secara transparan, adil, dan tidak menimbulkan konflik berkepanjangan di tengah masyarakat. (MP)