Baraktime.com|Aceh SingkilKetegangan politik di DPRK Aceh Singkil semakin mengeras. Tiga fraksi secara tegas mendorong penggunaan hak angket terhadap Bupati Aceh Singkil, Safriadi Oyon, setelah secara terbuka menolak jawaban eksekutif dalam rapat interpelasi yang digelar Rabu malam 08 April 2026.
etiga fraksi tersebut, yakni Fraksi Sahabat, Fraksi Gerakan Pembangunan Berkarya (GPB), dan Fraksi NasDem, menilai penjelasan bupati bukan hanya tidak memuaskan, tetapi juga gagal menjawab substansi persoalan yang dipertanyakan dewan.
Jawaban Ditolak, DPRK Naikkan Tekanan
Dalam forum resmi legislatif itu, mayoritas fraksi menyatakan sikap tegas : menolak jawaban bupati atas materi interpelasi yang diajukan sejak 2 Maret 2026. Penolakan ini menjadi sinyal kuat bahwa hubungan antara legislatif dan eksekutif sedang tidak baik-baik saja.
Namun, langkah menuju hak angket belum sepenuhnya mulus. Ketua DPRK Aceh Singkil, Amaliun, mengakui bahwa usulan tersebut masih terkendala jumlah dukungan.
“Jika syarat sudah terpenuhi, akan dibentuk tim untuk mengajukan hak angket,” ujarnya.
Ia menuturkan saat ini, dukungan baru mencapai sekitar 14 anggota, sementara masih dibutuhkan tambahan sedikitnya lima anggota untuk memenuhi ambang batas. Konsolidasi internal pun terus dilakukan—menandakan bahwa pertarungan politik masih berlangsung di belakang layar.
Sorotan Tajam : Dana Rp 4 Miliar hingga Kebijakan Bermasalah
Penolakan fraksi bukan tanpa dasar. Sejumlah isu krusial menjadi titik tekan, di antaranya :
a. Penggunaan dana bantuan presiden Rp 4 miliar yang dinilai tidak transparan
b. Persoalan Hak Guna Usaha (HGU)
c. Penempatan pelaksana tugas (Plt) di sejumlah dinas
d. Program Sekolah Rakyat yang berjalan lambat
e. Keterlambatan dokumen KUA-PPAS
Juru bicara Fraksi NasDem, Harian, menegaskan bahwa jawaban yang disampaikan tidak sinkron dan menghindari inti pertanyaan
“Penjelasan yang diberikan tidak menjawab substansi,” tegasnya.
Fraksi GPB melalui Surianto juga menyampaikan kritik keras, terutama terkait lambannya pengadaan lahan untuk program strategis serta dugaan ketidaksesuaian dalam penyaluran dana.
“Jawaban bupati belum menyentuh inti persoalan dan berpotensi merugikan masyarakat,” ujarnya
Sikap serupa datang dari Fraksi Sahabat. Melalui Sariman, fraksi ini menilai jawaban yang diberikan tidak substantif dan tidak layak untuk diterima.
Dorongan hak angket kini menjadi ujian nyata bagi DPRK Aceh Singkil. Di satu sisi, ini adalah instrumen konstitusional untuk membongkar kebijakan yang diduga bermasalah. Namun di sisi lain, langkah ini membutuhkan keberanian politik dan soliditas yang tidak bisa setengah hati.
ika dukungan gagal terpenuhi, maka dorongan hak angket berisiko menjadi sekadar tekanan politik tanpa keberlanjutan.
Publik Menunggu : Berani Bongkar atau Berhenti di Tengah Jalan?
Bagi masyarakat Aceh Singkil, situasi ini bukan sekadar dinamika elit politik. Ini adalah tentang transparansi, akuntabilitas, dan keberpihakan pada kepentingan rakyat.
Kini publik menanti dengan penuh perhatian : apakah DPRK akan benar-benar menuntaskan proses ini hingga ke hak angket, atau justru berhenti di tengah jalan akibat tarik-ulur kepentingan politik?
Yang jelas, setiap keputusan yang diambil akan menjadi catatan publik.
Dan dalam situasi seperti ini, diam atau mundur bisa dibaca sebagai kegagalan menjalankan amanah rakyat. (MP)
Posting Komentar
0Komentar