Kongres HMI Ke-21 di Yogyakarta, Agustus 1997, menjadi penanda penting bagi perubahan arah gerakan mahasiswa Islam Indonesia. Di Gedung Bimo Kotabaru, terpilih Mas Anas Urbaningrum sebagai Ketua Umum PB HMI—sebuah momentum regenerasi kepemimpinan nasional di tengah krisis multidimensi yang mulai mengguncang fondasi Orde Baru. Bagi kader HMI Sumatera Utara, kongres ini bukan sekadar pergantian elite, melainkan sinyal bahwa gelombang perubahan harus segera diturunkan ke daerah.
Sekembali dari Jogyakarta, diskusi informal di kantin FISIP Universitas Sumatera Utara (USU) menjadi ruang awal konsolidasi. Di sanalah gagasan strategis tentang Musyawarah Daerah Badko HMI Sumut September 1997 dirumuskan. Di tengah keterbatasan ruang dan fasilitas, percakapan itu melahirkan keputusan politik penting: mengusung Dadang Dermawan Pasaribu sebagai kandidat Ketua Umum Badko HMI Sumut—sebuah pilihan yang lahir dari pembacaan peta kekuatan cabang, bukan sekadar kedekatan personal.
Langkah berikutnya menyentuh wilayah yang lebih kompleks: relasi antara gerakan mahasiswa dan jaringan alumni. Pertemuan dengan Ketua MW KAHMI Sumut, Bang Hasnil Basri Siregar, di Jalan Katamso, memperlihatkan dengan gamblang bagaimana dinamika organisasi mahasiswa tidak sepenuhnya steril dari struktur kekuasaan. “Penentunya Gatot Subroto dan Diponegoro,” ujar Bang Hasnil—sebuah metafora telanjang tentang peran militer dan birokrasi sipil dalam konstelasi politik daerah saat itu.
Nama Indra Sakti Harahap muncul sebagai kandidat kuat yang di dukung Bang Amrun Daulay, Sekda Provinsi Sumatera Utara sekaligus Ketua Korpri, dan Alumni HMI Cabang Medan . Dukungan itu bahkan nyaris lengkap, tinggal menunggu rekomendasi HMI Cabang Medan. Di sinilah pertarungan gagasan dan strategi benar-benar menguji ketahanan kader HMI: antara arus senior dan kemandirian organisasi.
Peta kandidat sebenarnya cukup beragam. Selain Dadang Dermawan, ada Muazzul dari Cabang Medan dan Arham, Bendahara Umum HMI Cabang Medan. Namun hanya satu kandidat yang datang dengan modal paling konkret: Muazzul telah mengantongi surat dukungan HMI Cabang P. Siantar. Fakta ini menjadi amunisi penting dalam meyakinkan MW KAHMI bahwa proses politik di HMI masih berjalan dengan mekanisme organisasi, bukan sekadar patronase.
Dinamika HMI Cabang Medan menjadi titik krusial. Ketika rekomendasi Cabang Medan akhirnya jatuh kepada Arham—bukan Indra Sakti Harahap—konstelasi berubah drastis. Surat dukungan itu, yang diserahkan langsung kepada Bang Hasnil Basri Siregar, menjadi momen penentu. Telepon Bang Hasnil ke Bang Amrun Daulay dan fax ke kantor Sekda Provinsi Sumatera Utara menandai satu hal penting: HMI Cabang Medan telah memilih jalannya sendiri.
Keputusan tersebut jelas bukan tanpa risiko. Pada tahun 1997, ketika iklim politik masih berada dalam cengkeraman Orde Baru dan represi negara menjadi bayang-bayang nyata bagi setiap gerak kritis mahasiswa, menantang arus kekuasaan birokrasi adalah langkah yang sarat konsekuensi. Dukungan terhadap figur yang tidak direstui sepenuhnya oleh lingkar kekuasaan administratif bisa dengan mudah dibaca sebagai pembangkangan politik. Namun justru pada titik inilah watak sejati gerakan mahasiswa diuji: apakah tunduk pada kenyamanan patronase atau berdiri pada kemandirian organisasi. Pilihan MW KAHMI Sumatera Utara untuk akhirnya memberikan dukungan kepada Dadang Dermawan Pasaribu menandai satu hal penting—bahwa alumni dan senior HMI tidak sepenuhnya terjebak dalam logika permainan yang kaku, melainkan masih memberi ruang pada proses, merit, dan keberanian progresif kader untuk memimpin Badko HMI Sumut di tengah masa transisi yang rapuh dan penuh ketidakpastian.
Pertemuan dengan Bang Amrun Daulay di kediamannya memperlihatkan wajah lain politik: negosiasi. Tanpa retorika berlebihan, permintaan dukungan dari Cabang Kisaran Asahan disampaikan secara terbuka. Melalui koordinasi dengan Bang Nurdin Lubis, jalur komunikasi birokrasi dimanfaatkan bukan untuk mengendalikan, tetapi untuk membuka ruang dialog dengan cabang tersebut.
Kerja lapangan menjadi kunci. Turun langsung ke Kisaran bersama Dadang dan Bang Komis Simanjuntak, perjuangan mendapatkan rekomendasi cabang dijalankan dengan pendekatan persuasif dan organisatoris. Di titik ini, idealisme tidak hadir sebagai slogan, tetapi sebagai kerja konkret yang melelahkan namun menentukan.
Musda Badko HMI Sumut di Gedung BLPT Jalan Pangkalan Mansyur dan sekarang Jalan Jenderal AH. Nasution Medan berlangsung dalam suasana tegang namun demokratis. Hasilnya mencerminkan fragmentasi sekaligus kedewasaan cabang-cabang HMI di Sumatera Utara. Dadang Dermawan unggul dengan tujuh suara, disusul Arham dan Muazzul—sebuah hasil yang tidak bisa di rekayasa, tetapi lahir dari akumulasi kerja politik yang rapi.
Penyusunan komposisi kepengurusan—Dadang Dermawan Pasaribu sebagai Ketua Umum, M.Taufik Umar Dani Harahap sebagai Sekretaris Umum, dan Mury Keong sebagai Bendahara—menjadi langkah konsolidasi berikutnya. Kepengurusan ini merepresentasikan keseimbangan antara militansi kader, jejaring cabang, dan dukungan alumni.
Rapat Presidium PB HMI di Jakarta menjadi fase legitimasi nasional. Di bawah kepemimpinan Mas Anas Urbaningrum dan Bang Zulkifli sebagai Sekjen, hasil Musda Badko HMI Sumut disahkan tanpa koreksi berarti. Ini menunjukkan bahwa PB HMI membaca proses di Sumatera Utara sebagai bagian dari denyut demokratisasi internal organisasi.
Pertemuan pasca-pengesahan dengan Bang Hasnil Basri Siregar di Kantor GAPEKSI menjadi penutup satu bab perjuangan. Ungkapan terima kasih bukan sekadar formalitas, tetapi pengakuan atas peran alumni yang memilih berpihak pada proses dan kesungguhan kader HMI. Selanjutnya Al-Fatihah yang dikirimkan untuk almarhum Bang Hasnil hari ini menjadi penanda hubungan etis antara kader dan senior.
Pelantikan Badko HMI Sumut akhir Oktober 1997, yang dihadiri Ketua Umum PB HMI, Sekda Provinsi Sumatera Utara, dan Ketua MW KAHMI, berlangsung di tengah situasi nasional yang kian bergejolak. Krisis ekonomi dan tekanan politik segera meledak menjadi Reformasi 1998. Kepengurusan Badko HMI Sumut 1997–1999 pun memasuki periode sejarah yang menentukan.
Dalam perspektif sejarah, perjuangan Badko HMI Sumut periode ini bukan sekadar perebutan kursi kepemimpinan. Ia adalah pelajaran tentang kemandirian organisasi, keberanian membaca kekuasaan, dan kecerdasan mengelola jaringan. Di tengah transisi demokrasi yang rapuh, HMI Sumatera Utara membuktikan bahwa perubahan besar sering kali dimulai dari keputusan-keputusan kecil yang diambil dengan keyakinan. Yakin Usaha Sampai.
Demikian.
Penulis Adv. M. Taufik Umar Dani Harahap, SH, Praktisi Hukum Dan Sekretaris Umum Badko HMI Sumut Periode 1997-1999.
Posting Komentar
0Komentar