Baraktime.com|Aceh Singkil
Hujan dengan intensitas tinggi kembali menyebabkan banjir dan longsor di sejumlah wilayah Kabupaten Aceh Singkil.
Laporan terbaru Pusdalops BPBD Aceh Singkil pukul 11.30 WIB mencatat 24.133 jiwa dari 6.463 KK terdampak di delapan kecamatan.
Banjir terjadi di Kecamatan Gunung Meriah, Singkil Utara, Kuta Baharu, Singkil, Simpang Kanan, Suro, Singkohor dan Danau Paris, Sementara longsor dilaporkan di Kecamatan Simpang Kanan, Danau Paris dan Suro. Pemukiman terendam, sarana umum lumpuh, serta aktivitas ekonomi masyarakat terganggu.
Menanggapi kondisi tersebut, Liga Mahasiswa Nasional untuk Demokrasi (LMND) Eksekutif Kabupaten Aceh Singkil menyampaikan kekecewaan atas kurangnya langkah cepat dan inisiatif dari DPRK Aceh Singkil sebagai lembaga perwakilan rakyat di daerah ini.
Ketua Eksekutif LMND Aceh Singkil, surya padli, menilai bahwa bencana banjir yang berulang seharusnya memunculkan respon kebijakan yang proaktif, bukan sekadar menunggu laporan atau tindakan dari eksekutif.
“Setiap tahun banjir terjadi di desa-desa yang sama, masyarakat kembali menderita, namun tidak ada langkah signifikan dari DPRK untuk mencegah atau menangani persoalan ini. Mereka seolah kehilangan peran sebagai wakil rakyat,” tegasnya saat dikonfirmasi terkait bencana banjir dan longsor yang melanda Aceh Singkil, Rabu (26/11).
LMND Aceh Singkil dalam kajiannya menyampaikan mendesak DPRK Aceh Singkil untuk segera: turun langsung ke wilayah terdampak guna memastikan kebutuhan warga terpenuhi secara cepat, Mengawal serta memprioritaskan anggaran penanganan banjir dan mitigasi bencana secara transparan, Menyusun kebijakan jangka panjang terkait normalisasi sungai, rehabilitasi drainase, dan perlindungan lingkungan. Melaksanakan fungsi pengawasan terhadap pemerintah daerah dan dinas terkait agar tidak lalai dalam tanggung jawabnya.
LMND menegaskan bahwa rakyat memiliki hak untuk mendapatkan perlindungan dan jaminan keamanan dari bencana, terutama bagi mereka yang tinggal di daerah rawan banjir dan longsor.
“Ketidakseriusan dalam penanganan banjir dan longsor adalah bentuk pengabaian terhadap hak-hak dasar masyarakat. Jika DPRK tidak mampu menunjukkan inisiatif, maka mereka telah gagal menjalankan mandat rakyat,” tambah surya padli.
LMND Aceh Singkil akan terus mengawal isu ini dan mengajak seluruh elemen masyarakat sipil bersatu menyuarakan kepentingan warga terdampak banjir dan longsor demi terwujudnya kebijakan yang lebih berpihak pada rakyat. (MP).
Posting Komentar
0Komentar