Baraktime.com|Aceh Singkil,
12 Oktober 2025 — Liga Mahasiswa Nasional untuk Demokrasi (LMND) Kabupaten Aceh Singkil mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk memperluas program pendampingan dan pengawasan dana desa di wilayah Aceh Singkil. Langkah ini dinilai penting guna mendorong transparansi, akuntabilitas, serta peningkatan efektivitas penggunaan dana desa demi kesejahteraan masyarakat.
Koordinator LMND Aceh Singkil, surya padli, menyampaikan bahwa dalam beberapa tahun terakhir, masyarakat di berbagai desa mengeluhkan ketidakterbukaan pengelolaan anggaran dan lambatnya realisasi program desa.
“Kami menemukan banyak laporan dari warga tentang kurangnya partisipasi masyarakat dalam musyawarah desa, serta tidak jelasnya laporan penggunaan dana desa. Ini rawan penyimpangan,” ujar surya padli.
LMND menilai bahwa KPK melalui program Percontohan Desa anti korupsi, dapat memainkan peran strategis untuk mendampingi aparatur desa dan memastikan dana desa benar-benar dirasakan manfaatnya oleh rakyat.
Aceh Singkil termasuk daerah tertinggal yang sangat mengandalkan dana desa untuk pembangunan infrastruktur dasar, pemberdayaan ekonomi, serta pelayanan publik. Karena itu, pendampingan dari lembaga sekelas KPK akan memperkuat kapasitas aparatur desa sekaligus mencegah potensi korupsi sejak dini.
“Kami mendesak KPK menjadikan Aceh Singkil sebagai salah satu prioritas wilayah pendampingan. Jangan hanya fokus di daerah kota atau kabupaten besar,” tambah surya
LMND juga menyerukan kepada pemerintah daerah dan inspektorat kabupaten untuk lebih aktif melakukan monitoring dan melibatkan masyarakat dalam proses perencanaan hingga evaluasi pembangunan desa.
Sebagai gerakan mahasiswa yang berpihak pada rakyat, LMND akan terus mengawal isu-isu kerakyatan dan berkomitmen menjadi mitra kritis bagi setiap kebijakan pembangunan di daerah. (MP).
Posting Komentar
0Komentar