Sutarto: Jangan Sampai Status Geopark Kaldera Toba Dicabut UNESCO

Baraktime.com|Medan 

Wakil Ketua DPRD Sumatera Utara, Sutarto, meminta Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dan seluruh pihak terkait segera mengambil langkah strategis dan konkret dalam menindaklanjuti peringatan atau kartu kuning dari UNESCO terhadap Geopark Kaldera Toba sejak 2023 lalu.

UNESCO sebelumnya merekomendasikan sejumlah perbaikan, di antaranya peningkatan kegiatan edukasi berbasis riset, optimalisasi badan pengelola, serta revitalisasi kawasan Geopark. Namun, hingga saat ini belum terlihat langkah signifikan dalam menindaklanjuti rekomendasi tersebut.

“Segera harus dibenahi tata kelolanya. Bagaimanapun, Kaldera Toba adalah ikon pariwisata kita yang diakui dunia,” ujar Sutarto, Minggu (1/6/2025).

Ia menekankan pentingnya langkah yang terkoordinasi, terukur, dan terintegrasi dalam merespon sanksi UNESCO. Sutarto juga meminta masyarakat turut berpartisipasi mendukung upaya pembenahan Geopark Kaldera Toba.

“Ini menjadi tanggung jawab kita bersama. Jangan sampai status Kaldera Toba sebagai geopark dunia dicabut,” tegasnya.

Sutarto mendorong instansi terkait, badan pengelola, dan seluruh pemangku kepentingan untuk segera menyusun agenda aksi serta melaksanakan langkah-langkah aplikatif dan transparan. Ia juga menyebutkan bahwa insan pers dapat menjadi mitra strategis dalam mengawal proses perbaikan tersebut.

Menurut Sutarto, pengembangan pariwisata berbasis geopark akan memberikan dampak luas terhadap perekonomian daerah, termasuk peningkatan PAD dan pertumbuhan sektor-sektor terkait seperti UMKM, transportasi, dan perhotelan.

“Jika dikelola dengan baik, Geopark Kaldera Toba bisa membawa kemajuan besar bagi Sumatera Utara. Tapi jika diabaikan, kita bisa kehilangan segalanya,” pungkasnya. (Red)