Geuchik Pertampakan Bantah Tudingan Program Fiktif Yang Disuarakan Masyarakat

Media Barak Time.com
By -
0




Baraktime.com|Aceh Singkil

Pengelolaan Dana Desa Di Pertampakan Kecamatan Gunung Meriah Kabupaten Aceh Singkil, menjadi sorotan publik beberapa Hari Yang lalu, menyusul tudingan adanya program fiktif yang disuarakan kelompok Masyarakat setempat.


Menanggapi hal tersebut, Geuchik Pertampakan, Salman yang kerap disapa Geuchik Duan, memberikan klarifikasi dan membantah seluruh tuduhan yang dialamatkan kepada Dirinya, " itu tidak benar dan tendensius, "ujarnya pada Kamis (22/1/2026).


Salman  menyayangkan munculnya tudingan di ruang publik tanpa adanya konfirmasi langsung kepadanya selaku pemerintah desa. 

Ia menegaskan bahwa pihaknya selama ini terbuka dalam pengelolaan dan pelaporan Dana Desa. Beberapa item yang disoroti pihak Masyarakat Desa pertamakan dengan anggaran senilai Rp1,1 miliar.

" terkait program di desa, inspektorat Aceh Singkil Sudah Mengaudit Dana desa Yang Dikelola Dari Tahun 2023 " ujarnya.


Geuchik Pertampakan kembali menegaskan terkait tudingan tersebut, bahwa tuduhan program fiktif yang di tuding masyarakat tidak berdasar. Ia menyebutkan bahwa item-item yang dipersoalkan Masyarakat tidak pernah masuk dalam Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Tahun 2023 Sampai Dengan 2025.


Sebelumnya, sejumlah perwakilan Masyarakat Desa pertampakan mendesak Aparat Penegak Hukum (APH) dan Inspektorat untuk menyelidiki dugaan penyalahgunaan Dana Desa. Mereka menilai terdapat ketidaksesuaian antara kondisi di lapangan dengan data Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) yang tercantum dalam sistem Jaga Desa.


Kami selalu menyampaikan laporan kepada Badan Permusyawaratan Kampong (BPKam) Pertampakan melalui musyawarah akhir tahun melakui  Laporan Keterangan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LKPPD)." Apa yang disangkakan masyarakat terlalu tendensius dan tidak mendasar. Sebab  Informasi pengelolaan dana juga tersedia dan dapat diakses masyarakat sesuai ketentuan yang berlaku,” pungkasnya.


Persoalan itu  kini menjadi perhatian masyarakat Pertampakan, sebab Kedua belah pihak sama-sama menekankan pentingnya pengawasan Dana Desa, meski memiliki perbedaan pandangan terkait fakta administratif dan realisasi program di lapangan. (MP).

Posting Komentar

0Komentar

Posting Komentar (0)