Oleh:
Datuk Seri Prof. Dr. OK. Saidin,
SH. M.Hum Al Haj
Ketua Umum
Pengurus Besar Majelis Adat
Melayu Indonesia
(Perode 2024 – 2029)
Disampaikan dalam Simposium “Siak Sebagai Pusat Kebudayaan Melayu” Kerjasama Perhimpunan Keluarga Siak Riau dan
Pemerintah Kabupaten Siak
Posisi Kesultanan
Siak yang berada di jalur perdagangan yang sangat strategis menyebabkan wilayah
ini menjadi rebutan Belanda dan Inggris. Pasca kemerdekaan Kesultanan Siak
tidak lagi eksis seperti kebanyakan Kesultanan di Nusantara, sekalipun telah
bergabung dengan Republik Indonesia, kesultanan iNusantara lainnya paling tidak
tyetap mengukuhkan keturunannya dan tetap
bmemposisikan dirinya sebagai Sultan atau Raja atau Kepala Masyarakat Adat dan mempertahankan
wilayah keadatannya serta memiliki hubungan emosional dan kultural dengan
kawula masyarakat adatnya.
Perluasan dan Pemisahan
Wilayah Kesultanan Siak
Semula
Kesultanan Siak memiliki wilayah di sekitar Buantan di pinggir Sungai Siak.
Dalam perkembangannya kemudian wilayah Kesultanan ini meluas hingga sampai ke
Malaka dan Johor - Johon kembali ditaklukkan pada Masa Sultan Sayid Ali Gelar Sultan Assayyidis Syarif Ali Abdul
Jalil Saifuddin - sebagian wilayah Pantai Timur Sumatera Timur mulai dari Bilah, Panei, Kuwaluh, Kota
Pinang, Batu Bara, Deli, Serdang, Langkat hingga sampai ke Tamiang (Aceh) dan
ke arah Barat sampai ke Pelalawan.
Pusat
pemerintahan Siak mengalami beberapa kali perpindahan. Pertama di Buantan
kemudian pindah ke Mempura dan kemudian ke Senapelan (sekarang Pekanbaru) dan
terakhir menetap di Siak Sri Indrapura sampai pada masa kemerdekaan hingga kini.
Peta wilayah
kekuasaan Siak.
.png)
Sumber: wikipedia.org
Beberapa tahun kemudian sebagian Wilayah Kesultanan Siak di Sumatera
Timur memisahkan diri.
Catatan yang dapat kami turunkan dalam naskah ini adalah:
Wilayah kerajaan Sumatera Timur
yang semula berada di bawah taklukan Kesultanan Siak mulai melepaskan diri dari
kungkungannya. Kesultanan Bilah dan Panai melepasakan diri dari Siak tanggal 11
Agustus 1862 kemudian menyusul Kesultanan Serdang 16 Agustus tahun 1862. Deli melepaskan diri
menyusul Kesultanan Serdang pada tanggal
22 Agustus 1862.
Setelah itu berturut-turut
Kerajaan di Sumatera Timur melepaskan diri dari kungkungan Kesultanan Siak.
Kota Pinang melepasakan diri tanggal 2 Oktober 1864, Langkat 21 Oktober 1865,
Kuwaluh Ledong tanggal 21 Agustus 1885 dan
Asahan melepaskan diri pada tanggal 25 Maret 1886. Kemudian yang
berhampiran dengan ibu kota Kesultanan Siak juga melepaskan diri yakni
Pelalawan melepaskan diri tanggal 4 Februari 1888 dan menyusul Kota Rokan Kiri
melepaskan diri tanggal 15 Maret 1889.[i]
Tak terdapat catatan kapan Batu Bahara
(atau Batubara) melepaskan diri dari Kesultanan Siak, sehingga sampai
pasca kemerdekaan Batu Bara tetap berada di bawah taklukan Kesultanan Siak.
Dengan status yang otonom ini,
kecuali Batu Bara, di Deli dan Serdang
penanaman tembakau semakin meluas.
Apalagi pada tahun berikutnya yakni 1864 ditempatkan Controleur perwakilan
pemerintah Belanda bernama J.A.M.van Cats de Roet (Schadee I, hlm. 125).
Kehadiran Sultan Siak Di Sumtim Pasca
Kemerdekaan
Pasca Indonesia menyatakan
kemerdekaannya Sultan Deli bersama-sama
Raja-Raja se-Sumatera mengadakan Rapat di Padang Panjang pada tanggal 21 sd 23
Desember dan menyatakan dukungannya dan berdiri bersama-sama Republik. Belanda
dan sekutunya Inggris di penghujung tahun 1945 tak lagi memiliki kekuatan untuk
meluaskan kekuasaannya di luar Medan.
Kehadiran pertama kalinya Sultan Siak Tuanku Sultan
Syarif Kasim II pasca Indonesia menyatakan kemerdekaan di Sumatera Timur (Sumtim) pada Tanggal 25
Januari 1946. Beliau hadir di Medan bersama
Gubernur Sumatera Teuku Muhammad Hasan dan dr. Amir wakil Gubernur Sumatera untuk
menengahi ketegangan yang mulai menyeruak antara sebagian masyarakat yang ingin
mengakhiri kekuasaan para Sultan di Sumatera Timur.
Akhir Januari 1946 Residen Sumatera Timur Tengku Hafas
juga sebagai Kepala Kewaziran Negeri Bedagai (di bawah Kesultanan Deli) sudah tak aktif lagi menjalankan aktivitas
pemerintahan.
Awal Pebruari 1946 Tengku Amir Hamzah, diam-diam
mengundurkan diri dalam kedudukannya sebagai Asisten Residen, karena adanya
ancaman dari pemuda sosiolis Indonesia (Pesindo) Tanjung Pura, di samping
adanya “tekanan” terhadap Sultan Langkat dari Sekretaris Sultan yang oleh pemuda
sosiolis Indonesia dianggap pro Belanda.
Awal Pebruari 1946 Luat Siregar, Terpilih sebagai Ketua
Komite Nasional Indonesia (KNI) Sumatera Timur. Kehadiran Komite ini berkedok
sebagai institusi guna mendorong agar para sultan lebih bersifat demokratis.
Padahal selamanya sultan-sultan di Sumatera Timur dengan sistem Monarki
pemaknaan demokratis yang dimaksudkan Komite ini adalah suatu hal yang
mengada-ada, sebab pada Tanggal 2 Maret dalam dokumen rahasia tentara Sekutu
sudah diperoleh informasi bahwa Partai Komunis Indonesia dan Barisan Harimau
Liar bekerjasama dalam aksi menghabiskan
kekuasaan raja-raja di Sumatera Timur yang akan didukung penuh oleh Volksfront
dan Partai Sosialis Indonesia (Parsi) besutan Mr.Amir Syarifuddin yang kala itu
menjabat sebagai Menteri Pertahanan (1945-1948) yang didirikan pada bulan November 1945.
Sebelumnya awal bulan Pebruari 1946, dr. M. Amir
(Sosialis/Komunis), mantan ketua dokter pribadi Sultan Langkat, meminta agar
para Sultan mau bekerjasama dengan KNI-KNI lokal yang baru dibentuk.
Pada tanggal 3 Pebruari 1946 Sultan Siak Tuanku Sultan Syarif Kasim II
hadir untuk kedua kalinya hadir di Sumatera Timur menghadiri Rapat Komite
Nasional Indonesia (KNI) yang dihadiri Raja dan Sultan Sumatera Timur. Tampaknya
Sultan Siak Tuanku Sultan Syarif Kasim II tak mengetahui atau setidak-tidaknya
dirahasiakan oleh Pemerintahan Bung Karno tentang adanya informasi bahwa
Volksfront dan Partai Sosialis Indonesia (Parsi) akan mengakhiri kekuasaan
Raja-Raja/Kesultanan di Sumatera Timur. Raja-raja/Sultan di Sumatera Timur
sangat menghormati Sultan Siak Tuanku Sultan Syarif Kasim II yang menjadi
“telangkai” bersama Sultan Serdang
(diwakili Putera Mahkota Sultan Serdang Tengku Rajih Anwar) untuk berdialoq
dengan Raja-raja/Sultan di Sumatera Timur agar mendukung Republik Indonesia
yang baru berusia 7 (tujuh) bulan. Penghormatan Raja-raja/Sultan di Sumatera Timur terhadap Sultan Siak Tuanku
Sultan Syarif Kasim II bukan tanpa alasan. Raja-raja/Sultan di Sumatera Timur masih memiliki sejarah yang
panjang dengan Kesultanan Siak dan lagi
Raja-raja/Sultan di Sumatera Timur
memiliki hubungan kekerabatan dan kultur dengan Kesultanan Melayu yang pernah
di bawah taklukan Siak. Kesultanan Deli
misalnya memiliki hubungan kekerabatan dengan Kesultanan Perak. Demikian
juga Kesultanan Serdang, Langkat dan
Asahan. Ibunda dari Sultan Musa (Sultan Langkat I) adalah Puteri Sultan Siak
yang bernama Tengku Kannah. Ayahanda Sultan Musa bernama Raja Ahmad ibni Raja
Indra Bungsu.
Bersambung.....
[i] Mahadi.,
Sedikit Sejarah perkembangan Hak-Hak Suku Melayu Atas Tanah di Sumatera Timur
(Tahun 1800 – 1975), BPHN-Alumni., Alumni, Bandung, 1978,.hlm.46. Lihat juga Mededeelingen, Serie A.No.3, hlm 545.
Posting Komentar
0Komentar