Baraktime.com|Labusel
Menanggapi diskursus publik mengenai satu tahun kepemimpinan Bupati Fery Sahputra Simatupang, SH dan Wakil Bupati Syahdian Purba Siboro, SH, DPD Angkatan Muda Pembaharuan Indonesia (AMPI) Labuhanbatu Selatan memandang perlu adanya kejernihan nalar dalam melihat progresivitas daerah.
Sekretaris DPD AMPI Labusel, Habiburrohman, menyatakan, satu tahun kepemimpinan ini harus dilihat sebagai sebuah "Teks Pembangunan" yang sedang ditulis di tengah keterbatasan struktur fiskal dan ekspektasi publik yang melangit.
"Kita tidak boleh terjebak dalam dikotomi buta antara mendukung atau menolak. Secara dialektis, kita mengapresiasi karakter kepemimpinan yang mengedepankan prinsip kehati-hatian (prudensi) dan kerja kerasnya selama setahun ini."
Namun, hal tersebut jangan sampai membuat kita terjebak dalam stagnasi yang melumpuhkan daya kritis yang konstruktif," ujar Habiburrohman dalam keterangan persnya, Minggu (22/2/2026).
Habiburrohman menilai, keputusan pemerintah untuk menuntaskan Jembatan Barumun II dan Ringroad Kotapinang dengan alokasi Rp40 miliar di tengah refocusing anggaran adalah bukti adanya kemauan politik (political will) untuk menyelesaikan "hutang sejarah".
"Secara data, merampungkan proyek yang mangkrak selama lima tahun adalah langkah afirmatif terhadap hak mobilitas rakyat. Ini adalah pembelaan terhadap kepentingan publik yang fundamental. Begitu juga dengan keberanian melakukan 'bedah manajerial' di RSUD Kotapinang dan menghidupkan ekonomi mikro di Lapangan SBBK. Ini adalah upaya-upaya menghidupkan ruang-ruang mati yang selama ini terabaikan," lanjutnya.
Namun, bagi AMPI Labusel, pencapaian administrasi seperti Opini WTP dan penataan ruang publik hanyalah standar minimal dalam tata kelola modern. Habiburrohman memberikan catatan yang juga mewakili kegelisahan kelompok kritis di Labusel.
Penyelesaian infrastruktur adalah kewajiban, namun kualitas keberlanjutannya adalah harga diri. Kita membela langkah pembangunan tersebut, namun kita juga berdiri bersama rakyat yang mempertanyakan mengapa Ringroad masih sebatas perkerasan dan mengapa layanan kesehatan masih diwarnai catatan maladministrasi dari Ombudsman."
Hal lain dalam upaya menghidupkan UMKM di SBBK adalah tesis yang baik, namun merawat aset daerah adalah antitesis yang tak kalah penting. Pembangunan harus harmonis antara fasilitasi dan martabat lingkungan.
AMPI menyoroti bahwa ketergantungan pada Dana Transfer Pusat yang fluktuatif harus dijawab dengan inovasi PAD yang konkret, bukan justru mengetatkan ikat pinggang lalu mengorbankan program kerakyatan.
Sebagai penutup, Habiburrohman menekankan bahwa peran AMPI adalah menjadi jembatan dialektis. "Kami membela dan mengkawal setiap keringat atas kerja keras pemerintah dalam membangun, namun kami tidak akan pernah absen membela hak rakyat untuk menuntut lebih dari sekedar 'cukup'.
Satu tahun ini adalah pondasi, jika pondasinya kuat, kita dukung. Jika pondasinya goyah karena terlalu banyak pertimbangan, maka kritik adalah vitamin terbaik bagi kekuasaan agar tetap sehat.
DPD AMPI Labusel mengajak pemerintah untuk tidak alergi terhadap kritik, dan mengajak para pengkritik untuk tetap objektif melihat progres. Sebab, di atas kepentingan politik, ada kepentingan rakyat Labuhanbatu Selatan yang harus diperjuangkan secara intelektual dan bermartabat. (red).
Posting Komentar
0Komentar