Persoalan fundamental yang menghambat akselerasi program Makan Bergizi Gratis (MBG) saat ini bukanlah sekadar teknis distribusi, melainkan krisis suplai pasokan.
Realitas di lapangan menunjukkan ketidakmampuan daerah dalam memenuhi kebutuhan dapur MBG, yang berimplikasi langsung pada degradasi standar gizi yang seharusnya diterima oleh generasi mendatang.
Sampai kapan kita harus memaklumi kegagalan pemenuhan standar gizi ini? Sampai kapan Pemerintah Daerah (Pemda) tetap terjebak dalam stagnansi berpikir tanpa arah yang jelas untuk mengamankan rantai pasok dapur MBG secara mandiri?
Sinkronisasi Kebijakan: Antara Narasi Nasional dan Realitas Lokal
Pertanyaan krusialnya: Langkah kebijakan konkret apa yang telah diambil Pemda untuk mensinkronisasikan mandat Nasional ini? Ataukah selama ini tata kelola anggaran kita hanya habis dalam pusaran program yang tidak terukur?
Kita melihat adanya paradoks pada Program Hampang (Kebutuhan Pokok). Program yang terus digulirkan setiap tahun ini patut dipertanyakan akuntabilitas dan dampaknya bagi rakyat.
Jika anggaran tersebut ada dan terus mengalir, mengapa keuntungan bagi ekonomi rakyat kecil masih menjadi fatamorgana? Jangan sampai anggaran ini hanya menjadi formalitas administratif tanpa menyentuh akar persoalan ekonomi mikro.
Redesain Ekonomi Mikro: Mandat Dapur MBG
Pemda seharusnya memiliki visi strategis untuk menjadikan MBG sebagai lokomotif Ekonomi Mikro Rakyat. Dengan mengintegrasikan anggaran Hampang di setiap desa, pemerintah memiliki instrumen untuk memberikan edukasi dan pemberdayaan bagi desa-desa di Kabupaten Labuhanbatu Selatan agar berfokus pada pemenuhan suplai dapur MBG.
Logika dasarnya sederhana namun fundamental:
- Kemandirian Lokal: Desa harus didorong menjadi basis produksi pangan (sayur, protein, karbohidrat) untuk kebutuhan dapur MBG.
- Efisiensi Rantai Pasok: Yayasan atau pengelola dapur MBG tidak perlu lagi mencari pasokan dari luar daerah yang hanya menguntungkan korporasi besar atau tengkulak lintas wilayah.
- Multiplayer Effect: Jika seluruh kebutuhan dapur MBG dipasok dari hasil bumi Labuhanbatu Selatan, maka perputaran uang akan menetap di daerah. Inilah kunci pertumbuhan ekonomi daerah yang signifikan dan berkelanjutan.
Sudah saatnya Pemda berhenti melakukan pengelolaan anggaran yang "rabun jauh". Kita butuh keberanian politik dan kecerdasan manajerial untuk memastikan bahwa program MBG bukan sekadar proyek konsumsi, melainkan momentum kedaulatan pangan dan kebangkitan ekonomi rakyat Labuhanbatu Selatan.
Aroma Syaputra Hsb Aktivis Gams
Posting Komentar
0Komentar