Baraktime.com|Palas
Hampir seribuan honorer dengan status R2 dan R3 dari seluruh
instansi se-kabupaten Padang Lawas menggelar aksi di kantor Bupati dan DPRD Padang Lawas menuntut nasib mereka agar di jadikan pegawai
Pegawai Pemerintah dangan perjanjian Kerja (PPPK).
Aksi tersebut menuntur beberapa point terkait nasib mereka yang di koordinir Harkan Siregar, S,pd , Hendri Aswin Hasibuan S, sos selaku koordinator Aksi dan Armilianto Harahap SE sebagai penanggung jawab aksi.
Mereka
meminta agar honorer yang terdaftar di Data Bese BKN terutama yang berstatus R2
dan R3 di angkat secara keseluruhan menjadi pegawai PPPK penuh waktu dan tidak
di rumahkan atau di berhentikan sebelum di angkat menjadi pegawai PPPK dengan
penuh waktu.
Menolak keras pemerintah Kabupaten Padang Lawas melakukan
seleksi perekrutan CPNS sebelum selesainya pengangkatan PPPK yang
berstatus R2 dan R3 dangan penuh waktu.
Meminta
kepada DPRD Palas agar mengundang BKPSDM untuk dilakukan Rapat Dengar Pendapat
(RDP) terkait perekrutan PPPK tahun anggaran 2024 di Kabupaten Padang Lawas.
Mendesah
untuk di sahkan RPP management ASN turunan UU no 20 tahun 2023 tentang ASN dan
mengakomodasi Data Bese honorer R2 dan R3 dalam sistem PPPK dengan penuh waktu.
Selain
itu, mereka juga mendesak di terbitkan Perpres tentang pengangkatan Non ASN
Data Bese R3 BKN dengan penuh waktu
Segera
revisi UU No 1 tahun 2022 tentang hubungan keuangan pemerintah pusat dan daerah
yang mengatur tidak boleh melewati 30% belanja pegawai.
“Kami
menuntut perubahan dan keadilan terkait pengangkatan non-ASN database BKN R2
dan R3 ke dalam sistem PPPK penuh waktu, bukan hanya paruh waktu,’ kata Harkan
Siregar.
Dikatakan,
para honorer telah mengabdi puluhan tahun dan tinggal menunggu pensiun tapi
belum diangkat menjadi PPPK. Para honorer adalah perwakilan dari Dinas
Pendidikan, Kesehatan, dan Tenaga Teknis dan lainnya yang sudah lama mengabdi.
Honorer
berstatus R2 dan R3 yang sudah lama mengabdi, ia meminta pemerintah terkait
penambahan formasi PPPK sesuai kebutuhan anggaran pelamar. Selanjutnya
transparansi dan akuntabilitas proses pengangkatan PPPK.
“Kami
hanya meminta keadilan dan kepastian atas masa depan kami. Pemerintah harus
mendengar suara kami,” kata Harkan Siregar.
Selain
Harkan, Armilianto penanggung jawab pengunjuk rasa juga menyampaikan menolak
rekrutmen CPNS 2025 sebelum pengangkatan non-ASN database BKN (R2, R3) sebagai
PPPK full time.
“Kami
menuntut agar pengangkatan honorer yang terdaftar di database BKN diselesaikan
terlebih dahulu sebelum dilanjutkan dengan rekrutmen CPNS baru. Kami adalah
tenaga non-ASN yang sudah mengabdi dan layak mendapat pengakuan lebih,”
katanya.
Di
depan kantor Bupati Palas, Massa diterima didepan Arpan Nasution S,sos Kaban
BKPSDM, Amir Saleh dan berjanji akan menyampaikan tuntutan honorer kategori R2
dan R3 yang telah masuk dalam database Badan Kepegawaian Negara (BKN) ke
Pemerintah Pusat.
Karena
merasa tidak puas atas jawaban pihak Pemkab Palas Massa berpindah menyampaikan
orasi terkait tuntutan mereka ke kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)
dijalan Karya Pembangunan dan orasi di depan kantor tersebut.
Di
kantor DPRD, selain tuntutan diatas, massa honorer juga menduga adanya
permainan kecurangan dalam perekrutan PPPK di tubuh panitia penyelenggara.
Kehadiran
massa di sambut baik ketua Komisi A DPRD Palas, Akhyar Hidayat Hasibuan bersama
sekretaris komisi A,Rahmad Su’aidi Marbun, S.Pdn, Ibnu Khotop SE,
anggota, M. Yusuf SE, anggota, Himpun Daulay, anggota: Gontar Halomoan
Harahap SE, anggota.
Ketua
Komisi A DPRD Palas mengatakan menerima semua aspirasi yang di sampaikan oleh massa
para honorer. (K. Pohan)
Posting Komentar
0Komentar