Mendagri resmi melantik Muzakir Manaf dan Fadhlullah sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Aceh

 

 

Baraktime.com|Aceh

 

Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian secara resmi melantik Muzakir Manaf atau Mualem dan Fadhlullah atau Dek Fadh menjadi Gubernur dan Wakil Gubernur Aceh priode 2025-2030 di gedung DPR Aceh, Rabu (12/2). 

Pada acara pelantikan ini turut dihadiri mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla, sejumlah menteri kabinet Merah Putih, dan sejumlah tamu undangan lainya serta sejumlah tokoh masyarakat dan para pendukung Mualem-Dek Fadh. Dengan dilantiknya Mualem jadi Gubernur Aceh, maka masa jabatan Pj Gubernur Aceh Safrizal telah habis. 

 

Mendagri Tito menyampaikan selamat atas pelantikan sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Aceh sesuai dengan keputusan Presiden Republik Indonesia Indonesia Nomor 13/B tahun 2025 tanggal 31 Januari 2025 tentang Pemberhentian Penjabat Gubernur dan Pengesahan Pengangkatan Gubernur dan Wakil Gubernur Aceh masa jabatan tahun 2025-2030. Dirinya yakin Mualem dan Dek Fadh mampu menjalankan tugas dengan baik dan penuh tanggung jawab. 

"Saya percaya bahwa saudara-saudara akan melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya sesuai tanggung jawab yang diberikan," sambung Tito. 

 

Gubernur Aceh Muzakir Manaf usai dilantik Mendagri Tito Karnavian langsung menyatakan ingin mengeluarkan keputusan menghapus sistem QR Code bagi pengendara untuk mengisi BBM subsidi di seluruh SPBU di provinsi tersebut.

Muzakir beralasan aturan kode batang (barcode) untuk isi BBM subsidi di SPBU itu membuat orang yang bepergian kewalahan. Dan, klaimnya, keresahan itu sering disampaikan warga kepada dirinya.

"PR hari ini adalah SPBU di Aceh tidak ada lagi istilah barcode," ujar Muzakir Manaf dalam sambutannya usai dilantik jadi Gubernur Aceh.

"Ini satu masalah. Kadang-kadang orang mau bakar SPBU gara-gara barcode itu. Maka saya ambil kesimpulan, saya hapus barcode seluruh Aceh," sambungnya.

Aceh merupakan salah satu daerah dan proyek percontohan (pilot project) di Indonesia yang ditunjuk Pertamina untuk menerapkan kebijakan penggunaan barcode pengisian BBM bersubsidi di SPBU. Aturan menggunakan barcode untuk mengisi BBM itu sudah berlaku sejak akhir 2022 lalu.

 

Untuk mendapat barcode tersebut masyarakat diwajibkan mendaftar nopol kendaraannya di aplikasi mypertamina sebelum dapat mengisi BBM bersubsidi di SPBU.

 

Program tersebut awalnya dinilai untuk menekan penyalahgunaan penggunaan BBM bersubsidi bagi kendaraan dan mengurangi antrean di SPBU.

Bagi kendaraan yang sudah mendaftar jatah pengisiannya yaitu 120 liter per hari. Namun jika tidak menggunakan barcode, kendaraan tidak dilayani untuk mengisi BBM subsidi di SPBU. 

Belum jelas langkah dari Muzakir untuk memastikan penggunaan BBM bersubsidi itu agar tak disalahgunakan pemakaiannya di tengah masyarakat. (MP)